Bogor, RedOwlNews.Com — Dugaan praktik peredaran rokok tanpa pita cukai di wilayah Cikuda Wanaherang, RT 001/RW 007, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, kini tak lagi sekadar pelanggaran biasa. Aktivitas yang berlangsung secara terbuka itu memicu pertanyaan serius publik: apakah hukum benar-benar ditegakkan, atau justru ada pembiaran yang terstruktur? (16/04/2026).
Hasil penelusuran di lapangan mengarah pada satu titik penjualan di sebuah warung milik warga yang diduga secara konsisten menyediakan rokok ilegal. Warga menegaskan, praktik ini telah berlangsung lama tanpa hambatan berarti, seolah berada di luar jangkauan hukum.
Situasi semakin memanas setelah beredar informasi mengenai dugaan adanya pihak yang berperan dalam distribusi barang ilegal tersebut. Bahkan, nama seorang oknum anggota berinisial IK ikut disebut dalam perbincangan warga. Hingga saat ini, informasi tersebut masih berupa dugaan dan belum mendapatkan klarifikasi resmi dari pihak terkait.
“Kalau dibiarkan terus seperti ini, publik wajar menilai ada yang tidak beres. Mustahil kegiatan seperti ini berjalan lama tanpa ada yang mengetahui,” ujar seorang warga.
Sejumlah laporan resmi, termasuk melalui layanan pengaduan kepolisian, dikabarkan telah disampaikan. Namun, warga menilai respons yang muncul belum menunjukkan langkah penindakan nyata. Kehadiran aparat di lokasi disebut tidak diikuti tindakan tegas, memunculkan kesan bahwa hukum hanya berjalan di atas kertas.
Dengan mencuatnya dugaan keterlibatan oknum, sorotan kini tidak hanya tertuju pada pelaku di lapangan, tetapi juga pada integritas institusi penegak hukum itu sendiri. Publik mendesak adanya langkah konkret, bukan sekadar klarifikasi normatif yang berpotensi meredam tanpa menyelesaikan akar persoalan.
Secara hukum, peredaran rokok tanpa pita cukai merupakan pelanggaran serius yang merugikan negara. Jika praktik ini terus berlangsung tanpa tindakan tegas, maka bukan hanya hukum yang dipertanyakan, tetapi juga komitmen aparat dalam menjalankan tugasnya.
Publik kini menunggu keberanian institusi untuk bersikap terbuka dan tegas. Jika dugaan ini benar, maka penindakan harus dilakukan tanpa pandang bulu. Namun jika tidak, klarifikasi yang transparan menjadi keharusan. Tanpa itu, kepercayaan masyarakat akan terus tergerus—dan hukum berisiko kehilangan wibawanya di mata publik.
